PROLOG HUMAS DPRD KAB. PASER

ADVERTISING

Senin, 21 April 2014

Wanita – Wanita Sekretariat DPRD Kab. Paser Turut Peringati Hari Kartini 2014

Photo Bersama Saat Memperingati Hari Kartini di Sekretariat DPRD kab. Paser 2014


Tana Paser, Ada pemandangan berbeda pada suasana apel pagi di halaman sekretariat DPRD Paser senin (21/14) kemarin. Dalam rangka peringatan hari Kartini ke 135 seluruh wanita yang bertugas di Sekretariat DPRD Paser kompak mengenakan kebaya.
Tampak wajah ceria terpancar dari para Kartini-Kartini moderen ini. Dalam apel pagi kali ini Pelaksana Tugas (Plt) Sekwan yang juga Kepala Bagian Persidangan S.A Tuti Mayuni, SH. MM bertindak sebagai Pembina Apel pagi, sedangkan komandan pasukan dipercayakan kepada  Mahardika Primasari SE.
Dalam arahannya, S.A Tuti Mayuni yang juga biasa disapa Putu ini mengatakan dalam momentum perayaan Hari Kartini yang ke 135 ini, emansipasi terhadap wanita agar tetap terus dipertahankan, kaum wanita harus dapat berdiri sejajar dengan kaum pria dalam segala sendi kehidupan. Hal inilah yang diharapkan oleh ibu kita Kartini selain itu Putu juga berpesan kepada para pegawai Sekretariat DPRD dan khususnya bagi karyawati DPRD Paser agar teruslah berkarya.(HMS DPRD Paser)

Selasa, 24 Desember 2013

Banggar dan TAPD Bahas RAPBD 2014







 
TANA PASER  –  DPRD Paser melalui Badan Anggaran (Banggar), Sabtu (21/12) lalu, menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Paser. Rapat yang  dilaksanakan di ruang Bapekat DPRD Paser membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser tahun anggaran (TA) 2014.
 
Menurut pimpinan rapat yang juga Ketua DPRD Paser H Kaharuddin SE, rapat yang dilaksanakan bersama tim anggaran pemerintah merupakan tindak lanjut dari penyerahan Nota Keuangan APBD 2014 oleh Pemkab Paser melalui Wakil Bupati HM Mardikansyah beberapa waktu lalu.
 
“Nota keuangan yang disampaikan itu memerlukan pembahasan bersama antara pemerintah daerah dengan lembaga dewan. Karena itulah, pada hari ini dilaksanakan rapat dengan menghadirkan tim anggaran pemerintah daerah bersama lembaga dewan,” jelasnya.
 
Dijelaskan, bahwa rapat yang dilaksanakan itu merupakan rangkaian mekanisme pembahasan Rancangan APBD Paser TA 2014, sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) Kabupaten Paser.
 
“Secara khusus kami mengundang tim anggaran pemerintah daerah untuk duduk bersama membahas Rancangan APBD Paser TA 2014 ini bersama-sama sehingga menghasilkan APBD yang dapat bermanfaat dan memihak kepada rakyat Paser,” katanya.
 
Dalam rapat tersebut, Kaharuddin didampingi anggota Banggar lainnya, di antaranya H Abdullah, Dody Satwika Nasution, Supian, Supaiman, H Abramsyah, H Ahmad Fauzy dan Miswan Thahadi.
 
Sementara, dari TAPD tampak hadir Sekkab Paser Drs H Helmy Lathyf, Kepala Bappeda Paser M Fauzy serta sejumlah pimpinan SKPD, di antaranya Dinas Bina Marga Pengairan dan Tata Ruang, DPPKAD, Bagian Perekonomian Setkab, Bagian Pembangunan Setkab Paser. (adv/hh/tom/k7)
 
 Sumber http://www.kaltimpost.co.id/

Rabu, 04 Desember 2013

Sosialisasikan Transformasi ke BPJS PT Askes Kunjungi Gedung DPRD Paser

TANA PASER  –  DPRD Paser, Senin (25/11) lalu menerima kunjungan PT Askes Indonesia Cabang Balikpapan. Kunjungan PT Askes itu dalam rangkaian sosialisai transformasi Badan Penyelengara Jaminan Sosial BPJS kepada jajaran anggota DPRD Paser.
Pertemuan dipimpin Wakil Ketua DPRD Paser Drs H Azhar Bahruddin MAP didampingi H Syamsuddin Cukur SE, H Amiruddin ST, H Achmad fauzy SE, H Abdullah SE, Suryo Handoyono, H Hudriansyah Syarkawi, Ahmad Riyadib SPd, H Dian Yuniarti, Hj Yuliani Adji Indra.
Dalam pertemuan itu, Kepala PT Askes Cabang Balikpapan M Iqbal Anas menjelaskan, bahwa BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada, termasuk lembaga asuransi jaminan kesehatan dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi BPJS yang di lakukan secara bertahap. “Per 1 Januari 2014, kebijakan ini dimulai,” terangnya.
Ditambahkan, sejalan dengan transformasi tersebut, maka nantinya tidak adalagi Jamkesda, Jamsostek atau lainnya. “Hanya BPJS saja. Tapi kalau di BPJS itu badannya, namun kalau menurut pemerintah itu adalah jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS sendiri,” tambahnya. (adv/hh/ind/k10)

DPRD PASER DUKUNG RSUD JADI BLUD

image
TANA PASER – Munculnya permasalahan pada institusi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panglima Sebaya terutama keluhan terhadap ketersediaan obat dan bahan habis pakai di apotik rumah sakit yang terkadang tidak mencukupi bahkan sampai habis menjadikan hal tersebut Pekerjaan Rumah (PR) bagi RSUD PS dan Pemkab Paser yang harus segera dituntaskan, mengingat keluhan muncul sejak beberapa tahun terakhir. Satu-satunya solusi yang harus diambil adalah menjadikan status RSU Panglima Sebaya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Permasalahan ketersediaan obat dan bahan habis pakai ini, menurut Ketua Komisi III DPRD Paser Miswan Thahadi, bukan faktor anggaran karena anggaran yang diajukan selalu dipenuhi. Permasalahan yang terjadi adalah waktu tender yang sering tertunda-tunda sehingga persediaan obat dan bahan-bahan habis pakai sudah habis sebelum obat-obatan dan bahan pakai habis yang baru ada.      
“Permasalahan habisnya ketersediaan obat dan bahan habis pakai di RSU Panglima Sebaya ini sudah sering menjadi pokok bahasan setiap dengar pendapat dengan pihak manajemen rumah sakit,” kata Miswan saat berbincang diruang kerjanya, Selasa (19/11) lalu. Lebih lanjut dikatakannya guna meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat memerlukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan selama ini, sehingga prmasalahan yang kerap muncul agar dapat dicari penyebabya dan kedepannya dapat dicarikan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam hal ini Komisi III yang membidangi masalah kesehatan selalu mendorong agar status BLUD dapat segera diwujudkan secepatnya sebagaimana yang diamanatkan dalam UU nomor 44 /2009 tentang Rumah Sakit agar rumah sakit berstatus BLUD. Dengan demikian permasalahan ketersediaan obat dan bahan habis pakai dapat segera diatasi secara langsung oleh pihak Rumah Sakit sendiri dan tidak lagi tergantung pada instansi lain.

DPRD PASER SETUJUI KUA PPAS 2014

image
TANA PASER –  DPRD paser melalui Rapat Paripurna pada Rabu (20/11) kemarin setujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS ) Anggaran Pendapatan Kabupaten Paser Tahun  Anggaran 2014. Setelah melalui beberapa tahapan dalam pembahasan sehingga Rancangan KUA PPAS TA 2014 sehingga rancangan KUA PPAS ini dapat disetujui dalam rapat paripurna kali ini berdasarkan  surat keputusan DPRD Paser No 21 Tahun 2013, tanggal 20 November 2013 tentang persetujuan DPRD Paser terhadap KUA PPAS TA 2014. 
          Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD H Kaharuddin SE ini berjalan dengan lancar didampingi oleh wakil ketua Hj Ridha Wati Suryana, Wakil Ketua Drs H Azhar Bahruddin M AP juga turut hadir Bupati Paser HM Ridwan Suwidi, Wakil Bupati Paser  Drs HM Mardikansyah M AP serta dari unsur forum kordinasi pimpinan daerah (FKPD).
          Dan pada kesempatan ini Ketua DPRD Paser H Kaharuddin SE bersama dengan Bupati Paser menandatangani Nota Kesepakatan (MOU) tentang persetujuan DPRD Paser terhadap Rancangan KUA PPAS Anggaran belanja Daerah TA 2014.
“Hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah khususnya pada pasal 35 ayat (4 )yang menyatakan bahwa KUA PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama Kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan “Kata Kaharuddin.
Sementara itu menurut supian selaku juru bicara  banggar dalam laporannya mengatakan bahwa Hasil kerja Badan Anggaran DPRD Paser ini tidak terlepas dari dukungan maupun masukan dari seluruh anggota dewan Perwakilan paser.
“Adapun tujuan  dari pembahasan Rancangan KUA PPAS Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014  adalah untuk mempertajam arah kebijakan dan prioritas pembangunan di kabupaten paser dengan mekanisme memadukan kajian dan telaah dari legislatif dan eksekutif “ tandas Supian.